KARIMUN

Peletakkan Batu Pertama Kawasan Berikat PT KND oleh Bupati Karimun 

Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Kawasan Berikat di Dusun Tanjung Salak, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat

 

Karimun, Asampedas.com – Pembangunan Kawasan Berikat oleh PT Kundur Nusantara Development (KND) di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau segera dimulai.

Hal itu setelah Bupati Karimun, Aunur Rafiq bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kepulauan Riau dan Direktur PT KND Resmi melakukan peletakkan batu pertama pembangunan kawasan berikat tersebut di Dusun Tanjung salak, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Sabtu (5/9/2020).

“Kawasan ini telah diberikan ke PT KND untuk membangun sebuah kawasan berikat, jika selesai pembangunannya, kawasan ini nantinya barang impor akan bisa masuk kemudian di modifikasi untuk dilakukan eskpor kembali, bisa untuk lokal dan juga bisa diekspor ke berbagai daerah,” ujar Aunur Rafiq.

Atas dilakukannya peletakkan batu pertama kawasan industri tersebut, Rafiq mengaku sangat berterima kasih kepada perusahaan yang akan melakukan investasi di Pulau Kundur.

“Pulau kundur ini akan dijadikan sebagai kawasan industri dengan mengubah tata ruang dari yang semula kawasan pertanian nantinya menjadi kawasan industri dengan luasnya kurang lebih 1.900 hektar dan hari ini pembangunan awalnya dibutuhkan 3 hektar,” katanya.

Selain PT KND, Rafiq mengungkapkan kawasan berikat ini nantinya juga akan dikembangkan oleh satu perusahaan lainnya. Yaitu, PT Berkah Pulau Bintan untuk pembangunan Smelter.

Kemudian, pihaknya juga sudah berkoordinasi ke Kadin Provinsi Kepulauan Riau untuk menyediakan lahan 500 hektar agar menjadikan Karimun sebagai bagian dari BBK Murah atau Batam, Bintan dan Karimun Murah.

“Dengan adanya investasi ini, maka terbuka lapangan pekerjaan untuk masa yang akan datang, seperti PT KND ini nantinya akan memperkerjakan 500-2000 tenaga kerja untuk jangka panjang dan untuk tahap awal pematangan lahan dibutuhkan 50 tenaga kerja,” ucap Aunur Rafiq.

Mengenai tenaga kerja, orang nomor satu di Karimun ini menegaskan kepada pihak perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal atau tempatan dengan persentase 70%.

“Perusahaan harus menyerap 70% tenaga kerja lokal atau dari anak tempatan, apabila itu dilakukan tentu perusahaan akan nyaman, perusahaan akan bisa berusaha dengan baik dan pastinya masyarakat setempat merasa memiliki dan berbagai persoalan akan terselesaikan,” kata Rafiq.

Sementara itu, Direktur PT KND, Wahyu menuturkan bahwa pihaknya sudah ditetapkan sebagai penyelenggara kawasan berikat sejak 26 Desember 2019 lalu oleh DJBC Kepulauan Riau.

“Sudah diterbitkan terkait penyelenggaran kawasan berikat, kemudian untuk pelaksanaan kita tunggu perizinannya selesai dan juga legalitasnya dengan harapan kita tentunya sesegera mungkin terselesaikan,” kata Wahyu.

Sambungnya, PT KND menegaskan sangat menyanggupi perihal permintaan Pemerintah Kabupaten Karimun terkait penyerapan 70% tenaga kerja lokal.

“Kita menyanggupi permintaan pemerintah tersebut,” tutupnya.(yora).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close